Fokus Pendidikan 2026: Revitalisasi Bahasa Daerah

Kemendikdasmen dan Komite III Dpd RI menggelar rapat konsultasi strategis guna mempercepat pengesahan RUU Bahasa Daerah. Pertemuan ini mempertegas komitmen kedua lembaga dalam menjaga kelestarian identitas bangsa melalui payung hukum yang solid serta penguatan literasi berbasis kearifan lokal.

Revitalisasi Bahasa Daerah: Upaya Nyata Pelestarian Identitas Bangsa

Ketua Komite III Dpd RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa perlindungan bahasa daerah dapat tercapai, diperlukan juga payung hukum yang kuat. Sejak diinisiasi pada, 2024 RUU Bahasa Daerah kini tengah dipertajam substansinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, memaparkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi 107 bahasa daerah. Langkah ini ditempuh melalui penyusunan komik, buku cerita, hingga berbagai produk kodifikasi bahasa.

"Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga pengetahuan lokal, nilai karakter, dan identitas budaya. Ketika sebuah bahasa melemah, memori kolektif dan karakter lokal juga ikut berkurang," ujar Hafidz.  

Kesepakatan untuk memperkuat komunikasi antara Kemendikdasmen dan DPD RI menjadi sinyal positif bagi percepatan berbagai kebijakan strategis pendidikan. Melalui kolaborasi ini, target besar mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan perlindungan identitas budaya nasional optimis dapat segera terealisasi.

Dalam hal ini, penerbit Yudhistira Ghalia Indonesia terus berkomitmen  sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kekayaan tutur nusantara. Yudhistira mendukung penuh upaya pelestarian ini melalui penyediaan buku-buku muatan lokal (mulok) berkualitas. Dengan menghadirkan literasi bahasa daerah yang adaptif bagi generasi muda, Yudhistira memastikan bahwa akar budaya bangsa tetap tumbuh kuat di tengah arus modernisasi.